4 Pasal UU ITE Ini Akan Direvisi, Apa Saja?

Penyalainews - Sejumlah pasal karet  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang akan direvisi. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam)

Ketua Tim Kajian UU ITE, Sugeng Purnomo mengatakan terdapat empat pasal yang akan direvisi. Selain itu, pemerintah juga akan menambah satu pasal di saat yang sama, yakni Pasal Pasal 45C.

"Pasal 27 seluruh ayat, ayat 1 sampai 4; kemudian Pasal 28 ayat 1 sampai 2; Pasal 29; dan Pasal 36," kata Sugeng melansir  CNN Indonesia, Sabtu (12/6).

Sugeng menjelaskan pemerintah mengubah ketentuan pidana pada Pasal 27 ayat (1). Dalam draf revisi, hanya orang yang berniat menyebarkan konten asusila yang dipidana. Adapun pembuat konten tidak lagi bisa dijerat pasal tersebut.

Pemerintah menambah hukuman pidana bagi pelaku perjudian online lewat Pasal 27 ayat (2). Hukuman pidana ditambah dari 6 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara karena merujuk pasal 303 ayat (1) KUHP.

Pemerintah merinci aturan soal pencemaran nama baik dan fitnah pada Pasal 27 ayat (3). Selain itu, pemerintah mengurangi hukuman pidana bagi pelaku pencemaran nama baik dari 4 tahun menjadi 2 tahun penjara.

Pemerintah juga merinci Pasal 27 ayat (4) yang mengatur pemerasan dan pengancaman. Pemerintah menambah kalimat, "Pemaksaan seseorang supaya memberikan barang sesuatu atau membuat utang atau menghapuskan piutang."

Penambahan rincian aturan juga dilakukan di Pasal 28 ayat (1). Pemerintah menambahkan norma informasi menyesatkan yang dapat dipidana hanya yang diduga menimbulkan kerugian.

"Kemudian Pasal 28 ayat (2) ini yang sering sekali menjadi sorotan teman-teman koalisi, itu kita ubah di dalam formulasinya dengan kita memperbaikinya dengan usulan, menghasut, mengajak, atau mempengaruhi sehingga menggerakkan orang lain," ujar Sugeng.

Dalam Pasal 36, pemerintah merinci hukuman hanya dapat diperberat jika menimbulkan kerugian materiel. Selain itu, hukuman bagi pelanggar Pasal 27 hingga Pasal 29 tidak lagi diperberat.

Sedangkan terkait  Pasal 45C yang akan ditambahkan sebagai pasal baru, sebenarnya diadopsi dari Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

"Di situ dikatakan ada pemberitahuan yang tidak pasti atau berkelebihan atau tidak lengkap dan itu dapat menimbulkan keonaran," ujarnya.

"Yang pertama, tadi menimbulkan keonaran, kalau yang ayat keduanya menimbulkan keonaran dan ini ancaman pidananya lebih rendah, yaitu selama 4 tahun dan pidana dendanya," kata Sugeng melanjutkan.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa pemerintah tak akan mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan memilih merevisi beberapa pasal. Menurutnya, mencabut UU ITE sama saja dengan bunuh diri.

"Hasilnya UU ITE tidak akan dicabut. UU ITE tidak akan dicabut. Bunuh diri kalau kita mencabut UU ITE itu," kata Mahfud dalam jumpa pers daring yang disiarkan langsung kanal Youtube Kemenko Polhukam, Jumat (11/6).

 

 

Comment