Ada Wacana Pajak untuk Beras Hingga Gula, Wakil Ketua MPR: Langgar Sila Kelima

Penyalainews - Pemerintah mewacanakan untuk menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) atas bahan pokok dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan menjadi pertanyaan di tengah masyarakat.

Wakil Ketua MPR Arsul Sani beranggapan bahwa wacana tersebut dapat melanggar sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

"Patut dipertanyakan dari nilai-nilai Pancasila karena berpotensi melanggar sila kelima," kata Arsul, mengutip Kompas.com, Kamis (10/6).

Arsul mengatakan konstitusionalitas kebijakan tersebut terbuka untuk dipersoalkan jika nantinya benar-benar masuk dalam Undang-Undang (UU) Kententuan Umum Perpajakan (KUP). Bahkan, kata dia, kebijakan tersebut terbuka untuk digugat dengan argumentasi bertentangan dengna Pasal 33 ayat 4 UUD 1945.

"Khususnya terkait dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan menjaga keseimbangan kesatuan ekonomi nasional," ujar dia.

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga mengingatkan bahwa beberapa waktu lalu pemerintah sudah melakukan relaksasi kebijakan perpajakan dengan meminimalkan pengenaan pajak pertambahan nilai atas barang mewah (PPN-BM) terhadap mobil dengan kategori tertentu. Padahal, sebutnya, kebijakan ini hanya menguntungkan bagi sebagian rakyat Indonesia.

"Khususnya mereka yang berstatus kelas menengah ke atas yang memiliki kemampuan dan daya beli atas mobil yang mendapatkan keringanan PPN-BM," kata dia.

"Ini artinya, pemerintah rela kehilangan salah satu sumber pendapatan fiskalnya," ucap dia.

Menurut Arsul, jika kemudian untuk kehilangan sumber fiskal, pemerintah mengganti dengan menambah beban pajak pada barang kebutuhan pokok yang menjadi hajat hidup seluruh rakyat maka itu patut dipertanyakan. Arsul juga menilai kebijakan ini selain dari sisi keadilan sosial yaitu sisi konstitusi.

"Kebijakan memberikan keringanan PPN pada sektor tertentu yang bukan merupakan hajat seluruh rakyat dan mengganti kehilangan sumber fiskal dengan mengenakan PPN pada sektor yang justru merupakan hajat hidup seluruh rakyat, bisa dipandang sebagai bertentangan dengan norma konstitusi tentang prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, serta keharusan menjaga keseimbangan kesatuan ekonomi nasional," papar dia.

Karenanya, anggota Komisi III DPR ini mengingatkan pemerintah khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus benar-benar melakukan kajian dari sisi dasar dan ideologi bernegara serta konstitusi negera.

"Mari kita cerminkan Pancasila kita dalam sikap pemerintahan yang nyata dengan tidak membuat kebijakan atau perundangan yang menabrak Pancasila dan konstitusi kita," kata dia.

Sebelumnya, pemerintah berencana mengenakan pajak untuk sembako, bahkan termasuk beras, gabah, garam hingga gula. Rencana itu tercantum dalam Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Beleid tak lagi menyebutkan sembako termasuk dalam obyek yang PPN-nya dikecualikan.

 

Comment