Aliansi Keluarga Besar Pemuda Pancasila minta walikota tutup hiburan malam dan copot tiga kepala OPD

Penyalainews, Pekanbaru - Ratusan  masa yang menamakan diri Aliansi Keluarga Besar Pemuda Pancasila menggelar aksi unjuk rasa di kantor Walikota Pekanbaru.

Dalam Aksi masa tersebut Aliansi Keluarga Besar Pemuda Pancasila meminta walikota Pekanbaru DR. Firdaus, ST, MT menutup tempat hiburan malam dan mencopot  tiga kepala OPD yang disinyalir lalai dalam menjalankan tugasnya, Selasa(20/08).

Saat keterangan persnya Koordinator Aksi Mustakim, S.Pd, M.Pd menjelas ada 9 poin yang dituntut pada unjuk rasa kali ini. 

"Kami meminta pak walikota menutup tempat hiburan malam, karena sudah melanggar Perda kota Pekanbaru, Pemuda Pancasila memberi peringatan keras kepada tempat hiburan malam seperti Grand Dragon Exclusive Pub and KTV Room serta New Paragon KTV Pool and Cafe yang diduga sengaja melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002, jadi kami minta harus ada langkah kongkrit atau pencabutan izin kepada tempat hiburan malam tersebut," jelas Mustakim, S.Pd, M.Pd selaku Koordinator aksi.

Selain itu, Aliansi Keluarga Besar Pemuda Pancasila menuntut walikota Pekanbaru mencopot tiga kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kota Pekanbaru.

"Ada tiga kepala OPD yang dinilai tak becus menjalankan tugasnya, yakni Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), kita minta walikota Pekanbaru DR, Firdaus ST, MT segera mencopot tiga kepala OPD tersebut," ungkapnya. 

Dikatakan Mustakim lagi, Aliansi Keluarga Besar Pemuda Pancasila juga meminta kepada Pihak Berwajib seperti Kapolda Riau dan Kejati Riau untuk memeriksa atau menyelidiki seluruh AMDAL, IMB Hotel-hotel di Pekanbaru dan pembangunan-pembangunan skala besar lainnya, serta memeriksa seluruh perizinan limbah B3 perusahaan-perusahaan otomotif di Kota Pekanbaru.

"Meminta Polda dan Kejati Riau agar menyelidiki adanya aliran dana terhadap rekening milik M. Yasir, pegawai honorer yang juga merupakan saudara M. Jamil (Kadis DPMPTSP) yang diduga menjadi perantara uang gelap proyek perizinan di Kota Pekanbaru," pungkas Mustakim, S.Pd, M,Pd

Aliansi Keluarga Besar Pemuda Pancasila juga menyinggung masalah transparansi retribusi Parkir agar ada kejelasan dalam pelaksnaannya.

"Kita minta retribusi parkir harus ada transparansi dalam pelaksanaannya," jelasnya.

Sementara itu Walikota Pekanbaru diwakili Kepala Satpol-PP Agus Pramono untuk menerima aspirasi masa dari Aliansi Keluarga Besar Pemuda Pancasil.

"Kami  terimakasih sebesar-besarnya kepada rekan-rekan Aliansi Keluarga Besar Pemuda Pancasila  yang telah peduli memberi masukkan kepada Pemko Pekanbaru, kami berjanji akan menyampaikan aspirasi massa tersebut kepada Walikota, dan segera berkoordinasi dengan dinas-dinas dan badan terkait untuk menegakkan peraturan daerah seperti yang menjadi tuntutan, Untuk itu, mari kita sama-sama tertibkan kota ini dan bagaimana memajukan Kota Pekanbaru ini," tutup Agus ketika menerima Aspirasi dari  Aliansi Keluarga Besar Pemuda Pancasila.***red/slmt

Slamet Riady

Comment