DPRD Pekanbaru Minta Pemko Bertanggungjawab Terhadap Pejabat di Posisi Administrator

PEKANBARU, PENYALAINEWS.COM – DPRD Pekanbaru kembali dibuat geram oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru karena kembali dinilai asal-asalan dalam menempatkan pejabat di posisi administrator.

Baru-baru ini Lurah Perhentian Marpoyan menjadi sorotan, lantaran Elda Suhamura yang dilantik pada pekan lalu diduga menyalahi aturan.

Hal itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017, dan persyaratan yang ada di Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dalam PP 11 Tahun 2017 tentang menajemen ASN, Pasal 54 ayat 3 dan UU ASN tahun 2014, pengangkatan pejabat pengawas untuk jabatan esselon 4 adalah D3 dan jabatan esselon 3 atau administrator minimal S1.

Sementara Lurah Pemberhentian Marpoyan, Elda Suhamura, hanya tamatan SMA.

“Kalau yang kita (DPRD) temukan, kejadian itu bukan hanya terjadi di Kelurahan Perhentian Marpoyan saja, itu memang hak prerogatif Pemko Pekanbaru tapi setidaknya selektif dan jalin komunikasi juga dengan DPRD,” ujar anggota DPRD Pekanbaru Doni Saputra, Selasa (30/3/2021).

“Boleh dikatakan itu, asal-asalan,” jelasnya.

Menurutnya lagi, Walikota Pekanbaru maupun Sekdako Pekanbaru Muhammad Jamil harus bertanggung jawab atas persoalan ini dan meminta segera dilakukan evaluasi.

Ditambahkan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, di lingkungan ASN Pemko Pekanbaru sendiri ada yang namanya ‘Jumat keramat’. Yang mana hal ini ditakutkan oleh para ASN karena bisa secara tiba-tiba jabatan mereka dicopot dan digantikan.

Tak hanya Lurah, lebih jauh Doni juga menegaskan bahwa sekelas Kepala Dinas (Kadis) yang dilantik oleh Pemko Pekanbaru juga banyak yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya. Sehingga hal tersebut menimbulkan banyaknya program yang tidak berjalan dengan baik.

“Ini ada apa? Walikota ini kenapa? Apakah untuk mendapatkan jabatan ini harus menggunakan uang? Apakah untuk masuk menjadi tenaga harian lepas (THL) juga pakai uang? Kita menduga seperti itu,” tegasnya lagi. (Adv)

Comment