HPPM Sakai Riau kecam PT. Arara Abadi Garap Tanah Ulayat Suku Sakai

Penyalainews, Bengkalis - Konflik antara PT. Arara abadi dengan masyarakat Sakai tak kunjung usai sampai saat ini, perseteruan antara perusahaan dengan masyarakat Sakai di mulai sejak tahun 2001 yang mana perusahaan diduga menggarap Hak Ulayat Suku Sakai yg terletak di Suluk Bongkal, pada tahun 2005 masyarakat menuntut pembuatan tata batas areal pelepasan PT. Chevron seluas 500 Ha yang termasuk dalam areal HPHTI PT. Arara Abadi.

Terkait hal itu, Ketua Umum Himpunan
Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Sakai Riau Iwan Saputra angkat bicara, ia menuntut agar pembuatan tapal batas tersebut bisa penuhi oleh perusahaan terkait dan segera kembalikan tanah ulayat suku Sakai .

"Padahal Keputusan Menteri Kehutanan No. 758/Kpts-II/1992 jo. No. 743/Kpts-II/1996 tentang Penyediaan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. Arara abadi, dalam surat keputusan tersebut pada ketetapan pertama dijelaskan bahwa luas dan letak areal definitif HPHTI tersebut ditetapkan oleh Departemen Kehutanan setelah dilakukan pengukuran dan penataan batas di lapangan, akan tetap hingga sekarang luas dan tata leta perusahaan tersebut diduga banyak yg keliru dan tidak jelas."terangnya.

Pada ketentuan kedua sebutnya, dalam SK tersebut menjelaskan bahwa penetapan batas areal kerja dilakukan selambat-lambatnya 2 tahun sejak SK tersebut ditetapkan .

"Tapi nyatanya hingga saat ini kami menduga poin dari nomor dua tidak pernah di realisasi sehingga timbulnya kekeliruan dan mengakibatkan masyarakat adat yg di kriminalisasi karna menebang pohon di areal tersebut, andai saja poin yg nomor dua ini terelisasi pasti kami pun sadar diri hormat dan patuh pada putusan pemerintah akan tetapi ketentuan yg kedua ini tidak pernah terelisasi sehingga kami pun tak tau yg mana tanah ulayat kami yg mana HPHTI,"sebutnya.

Kemudian dalam ketetapan keempat ungkapnya lagi, dimuat apabila dalam areal HPHTI terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki atau digarap oleh pihak ketiga maka lahan tersebut dikeluarkan dari areal HPHTI.

"Kenyataannya pada hari ini tanah ulayat suku sakai di duga telah habis di garap oleh PT. Arara abadi,"ungkapnya

Konflik antara masyarakat Sakai dengan PT.Arara abadi hingga kini belum selesai katanya, sehingga ia menduga dari semua ketetapan SK dari Kementrian kehutanan tersebut tidak diindahkan oleh pihak perusahaan maupun pemerintah.

"Sampai rusaknya tatanan adat istiadat sakai dan terusirnya masyarakat dari tanah ulayat nya, hal ini tentu membuat hancurnya perekonomian masyarakat adat sakai karna tidak bisa lagi mengolah tanah mereka untuk memproduksi tanam tanaman, Hal ini tentu saja membuat perekonomian masyarakat adat sangat terancam, dimanakah keadilan bagi masyarakat adat kami,"katanya

Saya selaku Ketua Umum Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Sakai Riau tidak akan tinggal diam melihat hal ini.

"Kami tidak mau suku kami suku asli Riau terusir dan terancam kehidupannya bahkan ada yang di kriminalisasi karna menebang pohon di tanah ulayat,"
Tegasnya.

Menyikapi hal tersebut pihaknya telah melayangkan surat ke PPID Provinsi riau nomor 042/PPID.R/PO/2020/85 untuk meminta perizinan terkini PT. Arara abadi , amdal terakhir dan hasil identifikasi, iventarisasi dan rekontruksi HPHTI di Riau. Yang akan kita teliti dan memperjelas persoalan keberadaan PT.Arara abadi diprovinsi Riau.***red/rls

Comment