Iwan Pansa : Pekanbaru sedang Zona Merah, Jangan Unjuk Rasa

Penyalainews, Pekanbaru - Menanggapi rencana aksi sekelompok organisasi untuk menyuarakan aspirasi menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) pada Jumat, 26 Juni 2020 di Kota Pekanbaru, Ketua Pemuda Pancasila Kota Pekanbaru, Iwan Pansa meminta rencana tersebut dibatalkan dan dilakukan dengan cara lain tanpa mengumpulkan massa ditempat umum atau unjuk rasa, demi keselamatan bersama dalam menghadapi covid 19 yang kembali merebak di Kota pekanbaru .

Iwan Pansa mengungkapkan, pihaknya tidak melarang ada aksi penyampaian aspirasi bahkan itu dijamin UUD.

"Tetapi karena sekarang situasi Kota Pekanbaru Zona Merah Covid-19, kondisi sangat rawan, bisa saja terjadi penularan dari sekolompok aksi menyebar untuk masyarakat lainnya,” jangan sampai tercipta cluster baru, marilah sama sama peduli. sebut Iwan Pansa.

Diharapkan juga agar masyarakat mentaati himbauan pihak aparat kepolisian Kota Pekanbaru untuk tidak mengadakan aksi unjuk rasa selama kota ini masih belum dinyatakan bebas kasus Covid-19.

Terkait aspirasi yang di suarakan-pun sudah dihentikan pemerintah pusat jadi mau apa lagi? Saat ini kan prosesnya sudah terhenti, dan Presiden sudah menyatakan menunda pembahasan, lagian Surpres (surat presiden) juga tidak dikirim ke DPR, Sehingga pembahasan otomatis tidak dapat dilanjutkan, sudahlah, di DPR juga tidak berjalan kok, Mau ambil pangung?

"Sudahlah, masyarakat kita itu pintar, udah nggak bisa dipengaruhi lagi. Masyarakat Kota Pekanbaru tak usah ragu, apabila RUU HIP ini tetap berjalan, kami Pemuda Pancasila adalah garda terdepan untuk menyuarakan penolakan terhadap RUU HIP ini jika memang bertujuan merongrong Pancasila” tegas Iwan P.

Apabila massa tetap akan turun kejalan untuk aksi, maka itu berarti ada pihak-pihak yang tidak peduli terhadap keselamatan orang lain, Pancasila mengajarkan kita untuk saling peduli dan mengutamakan kepentingan bersama, kalau tetap aksi berartikan tidak peduli keselamatan bersama, dan melanggar pedoman pada prosedur kesehatan dan peraturan pemerintah sehingga akan merugikan banyak pihak, terutama massa aksi itu sendiri.

Ia justru lebih sepakat kita buat forum diskusi dan webinar untuk menyampaikan aspirasi, mari bersama kita, kami siap menjadi fasilitator. 

"Kami dari Ormas Pemuda Pancasila akan mendesak aparat membubarkan aksi tersebut,”karena dianggap melawan hukum. tutup Iwan Pansa.***red/rfm

Comment