JMGR:Riau Dikepung Asap Tebal, Korporasi Penyumbang Terbesar

Penyalainews, Pekanbaru -  Sudah lebih sepekan provinsi Riau diselimuti asap tebal. Masalah klasik yang setiap tahun terjadi menjadi hal biasa bagi masyarakat Riau.

Dari tahun ke tahun permasalahan yang sama masih terus terulang Tanpa ada perbaikan sistem di kalangan pemerintah.

Kabut asap yang kembali melanda setelah dua (2) tahun sebelumnya sempat tidak hilang. Hal ini menjadi kekhawatiran bagi masyarakat yang terdampak kabut asap dengan ancaman ISPA. Hingga hari ini kebakaran di Riau semakin meluas.

Data terakhir menurut BPBD Riau saat ini, lahan terbakar di beberapa daerah sudah mencapai 3.618,79 hektare, dan Selama periode Januari hingga Juli 2019 Polda Riau sudah menetapkan 18 tersangka, namun belum ada satu perusahaan pun yang ditetapkan sebagai tersangka.

Dari pantuan Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR), areal kebakaran yang meluas terjadi di Kabupaten Siak dan Pelalawan berada di areal perizinan Perusahaan.

Terdekteksi diwilayah PT. Seraya Sumber Lestari (PT SSL) di Koto Gasib-Siak, disekitar PT Asian Agri (AA) dan PT Langgam Inti Hibrindo (PT LIH) di Langgam-Pelalawan merupakan perusahaan yang saat ini arealnya masih terbakar.

Hal ini sesuai dengan hasil Konpers (Konferensi Pers) perkembangan pengendalian karhutla Riau di posko satgas karlahut pada Senin (29/7/2019).

Kepala Satgas Udara yang juga Kadisops Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru Kolonel Pnb Jajang Setiawan mengatakan bahwa satgas sudah melayangkan surat teguran dan pemberitahuan kepada lima perusahaan, atas temuan kebakaran lahan dan hutan di wilayah perusahaan atau batas perusahaan tersebut.

Lima perusahaan yang sudah dikirimkan surat teguran dan pemberitahuan yaitu PT Priatama Rupat (Surya Dumai Group), PT Jatim Jaya Perkasa Teluk Bano II, PT WSSI Koto Gasib Siak, PT Seraya Sumber Lestari Koto Gasib, dan PT Langgam Inti Hibrindo Langgam.

Syahrudin selaku Kepala Departemen Badan Pelaksana Pusat (BPP) JMGR menyayangkan masyarakat atau perorangan dijadikan tumbal dari kasus Karlahut itu.

“Kita sangat menyayangkan jika hanya masyarakat atau perorangan yang menjadi sasaran penegakan hukum terkait karlahut ini, sementara perusahaan yang arealnya juga terbakar hanya mendapat surat teguran”. Ucapnya melalui WhatsApp kepada awak media, Jum'at (2/7).

Syahrudin juga mengatakan meskipun ada pihak perusahaan mengatakan bahwa titik awal kebakaran itu berada dekat batas areal izin perusahaan, tidak bisa menjadi alasan bagi mereka untuk lepas dari penegakan hukum.

"Perusahaan punya tanggung jawab tidak hanya di dalam areal izin, tapi juga harus bisa memastikan disekitar wilayah izinnya aman dari bencana karlahut. Jika ini terus terjadi dapat kita katakan bahwa perusahaan masih lalai”.

“Pemerintah khususnya Kementerian LHK harus mengambil sikap tegas dan memberikan sanksi yang jelas bagi perusahaan yang arealnya terbakar, ini sudah terjadi sepanjang tahun dan perusahaan selalu bisa terbebas dari jeratan hukum” tambah Syahrudin.***red/frd

Rahmad Faisal

Comment