Luncurkan Program PRO, PRAISE Bantu Pengumpulan Sampah Kemasan untuk Daur Ulang

Penyalainews, Jakarta - Pengelolaan sampah di Indonesia saat ini masih belum tertangani dengan baik.

Terlebih lagi, urgensi pengelolaan sampah di tengah kondisi pandemi global saat ini semakin terasa.

Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) per Februari 2019, jumlah timbunan sampah secara nasional mencapai 175.000 ton per hari atau setara dengan 64 juta ton per tahun.

Indonesian Environmental Scientists Association (IESA) juga mengungkapkan adanya kenaikan tajam pada timbunan sampah sekitar 23 ton per hari di bulan Maret ke Mei, atau sebesar 70 persen dibandingkan dengan sebelum pandemi.

Sehubungan dengan situasi tersebut, PRAISE (Packaging and Recycling Association for Indonesia Sustainable Environment) atau Asosiasi untuk Kemasan dan Daur Ulang Bagi Indonesia yang Berkelanjutan, bersama dengan sejumlah pemangku kepentingan lainnya, meluncurkan program Packaging Recovery Organization (PRO).

Peluncuran Program PRO dilakukan secara virtual, Selasa (25/8/2020).

"Surabaya dan Bali menjadi model yang akan dilaksanakan tahun ini, saya meminta pemerintah daerah mendukung infrastruktur program ini," ucap Luhut saat meluncurkan program PRO secara virtual, Selasa (25/8/2020).

Pengurangan timbunan sampah

Luhut memaparkan, Pemerintah Indonesia telah menargetkan pengurangan timbunan sampah plastik hingga 70 persen di laut pada tahun 2025, serta bebas dari kebocoran sampah plastik ke lautan pada tahun 2040.

Target tersebut akan direalisasikan melalui beberapa program terkait pengolahan sampah spesifik berdasarkan sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya, yang memerlukan pengelolaan khusus.

"Upaya bersama antara pemerintah, dunia usaha, industri dan masyarakat secara luas saya harap dapat mendorong terwujudnya target pemerintah mengurangi sampah sampai 30 persen melalui 3R serta penanganan sampah sebesar 70 persen pada tahun 2025," kata Luhut, saat meluncurkan program PRO secara virtual, Selasa (25/8/2020).

Buka lapangan kerja

Menurut Luhut, kolaborasi antara publik dengan swasta adalah suatu kemitraan yang inklusif.

Apalagi saat ini perusahaan juga dituntut untuk berperan lebih besar dalam upaya pengurangan produksi sampah plastik melalui konsep Extended Producer Responsibility (EPR).

Konsep ini, lanjut Luhut, diharapkan dapat menerapkan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah, dengan terbukanya lapangan kerja baru.

Contohnya seperti di daerah Cilacap, Jawa Tengah, yang mengolah sampah menjadi bahar bakar alternatif (Refuse Derived Fuel/RDF).

"Kami pun telah melaksanakan program RDF Cilacap dan akan diikuti oleh kota-kota lainnya. Diharapkan hal ini pun dapat membuka lapangan kerja lebih dari 120.000 dalam industri daur ulang ini, serta 3,3 juta pekerja informal pendukungnya," katanya.

Bank Sampah

Luhut juga menyebut, terdapat lebih dari 7.000 bank sampah yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sebagai contoh, Bank Sampah Induk di Lombok memiliki nasabah lebih dari 2.000 Kepala Keluarga (KK).

Mereka telah berhasil memilah, mengumpulkan, dan menjual sampah plastik sejumlah 50 ton per tahun.

"Bank sampah ini perlu dibina sebagai salah satu simpul dari ekonomi sirkular, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat," ujarnya.

Terkait dengan Organisasi Pengelolaan Sampah Plastik atau Plastic Recovery Organization (PRO) yang baru saja diresmikan, organisasi yang digawangi enam korporasi besar, yakni Nestle, Danone, Coca Cola, Unilever, hingga Indofood ini sepakat untuk membantu pemerintah menangani permasalahan sampah di Indonesia.

Peran PRO

Ketua Umum PRAISE Karyanto Wibowo mengatakan program PRO ini akan lebih banyak berperan pada bagian pengumpulan sampah kemasan.

"Peran PRO bagaimana melakukan aktivitas collection atau pengumpulan kemasan. Tantangan terbesar di Indonesia adalah pengumpulan kemasan, bagaimana kita bisa mendukung proses pengumpulan kemasan itu berlangsung dengan baik, dari bank sampah dan TPS3R," ujarnya.

Kategori PET

Karyanto menyebutkan, ada beberapa beberapa kategori material kemasan yang sudah cukup bagus dalam hal pengumpulannya di Indonesia.

Contohnya, material botol PET (Polyethylene Therepthalate) yang masuk kategori A dan tingkat pengumpulan sudah 55 persen.

“Tapi masih ada kesempatan untuk kita naikkan lagi (pengumpulannya), karena ada beberapa contoh di negara lain, seperti Jepang, Eropa dan India, tingkat pengumpulannya bisa mencapai 90 persen. Untuk itu kami kerja sama dengan bank sampah, industri daur ulang, maupun pengepul besar untuk membantu tingkat pengumpulan kemasan PET,” ungkapnya.

Mekanisme PRO

Public Affairs and Communications Director Coca-Cola Indonesia Triyono Prijosoesilo menjelaskan, mekanisme PRO ini mencakup tiga proses dalam upaya pengelolaan sampah.

Ketiga proses itu adalah gagasan desain kemasan untuk lebih mudah didaur ulang, penerapan insentif dalam mata rantai pengumpulan kemasan pascakonsumsi untuk meningkatkan pengumpulan, dan mendorong penguatan iklim industri daur ulang.
"Dalam model ekonomi sirkular, plastik pascakonsumsi dilihat sebagai material yang dapat digunakan berulang kali baik melalui closed loop, botol jadi botol, atau open loop, yakni produk berbeda sebagai hasil," ujarnya.

Pembangunan infrastruktur

Kata Triyono, pembangunan infrastruktur pengolahan sampah berbasis PRO baru akan dilaksanakan pada akhir tahun 2020 di dua lokasi, yaitu di Surabaya, Jawa Timur dan Denpasar, Bali.

"Tahun 2021 juga kami membuka peluang untuk mengembangkan keanggotaan bagi pengolahan sampah oleh PRAISE," ungkapnya.

Adapun, Program Packaging Recovery Organization (PRO) yang diresmikan oleh Luhut, sebelumnya telah berhasil diimplementasikan di sejumlah negara dan benua, seperti Eropa, Meksiko, dan Afrika Selatan.

Di Eropa, PRO terdiri dari 31 negara anggota yang dikenal sebagai “The Green Dot” dan mendapatkan kontribusi dari sekitar 150.000 perusahaan sebagai pemegang lisensi.

Program tersebut berhasil menciptakan lebih dari 400 miliar barang yang dikemas per tahunnya dan terdaftar pada 140 negara lainnya.***red/rfm

Editor : Rezky FM

Sumber : www.wartakota.tribunnews.com

Comment