MPC Pemuda Pancasila minta Walikota segera selesaikan Tiga Persoalan di Kota Pekanbaru

Penyalainews, Pekanbaru - Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Pekanbaru menyampaikan tiga persoalan yang harus diselesaikan segera oleh walikota Pekanbaru DR. Firdaus, ST, MT 

Dalam Konferensi Pers Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Pekanbaru melalui Sekretarisnya Mustakim, JM, S.Pd, M.Pd. menjelaskan  ada tiga poin utama pada Aksi II Aliansi Keluarga Besar Pemuda Pancasila yang harus cepat diselesaikan Walikota Pekanbaru DR. Firdaus, ST, MT.Kamis(29/08).

"Yang pertama yaitu masalah Parkir, tidak terlihat adanya profesionalisme oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru dalam menata kelola parkir dengan baik sehingga apa yang disampaikan bapak Walikota Kota Pekanbaru bahwa sektor parkir adalah Primadona Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemko Pekanbaru hanyalah penyampaian belaka, bahkan terkesan tidak di gubris oleh Dishub,"jelasnya.

Sementara itu, parkir seharusnya bisa menjadi Handalan kota ini, tapi justru carut marut pengelolaan parkir yang diperlihatkan.

"Banyak kita perhatikan terdapat adanya pengelolaan parkir yang tidak seragam. Sebagai contoh; pengelolaan parkir yang ada di sepanjang jalan protokol, dipusat perbelanjaan dan di tempat-tempat hiburan serta keramaian lainnya tidak memiliki sistem dan metode perparkiran yang akurat. Kalo diminta karcisnya, ya dari dishub.Demikian juga penataan kelola parkir yang ada di Rumah Sakit, Mall dan Hotel. Efeknya apa, pasti distribusi biaya parkir yang tidak jelas, tidak transparan, munculnya banyak juru parkir ilegal, tarif parkir yang tidak standar, pengguna jalan yang kecewa akibat macet dan dampak emosional lainnya," Pungkasnya

Tentunya Kadishub Kota Pekanbaru dalam hal ini sudah selayaknya di copot.

"Kadishub terbukti tidak membawa prestasi yang baik dalam pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru. Jika ini tidak segera diatasi maka jangan salahkan kami Aliansi Keluarga Besar Pemuda Pancasila yang akan mengambil peranan dalam menata kelola parkir yang ada di Kota Pekanbaru," ungkapnya.

Yang kedua, Sekretaris MPC Pemuda Pancasila Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru; Mustakim, JM S.Pd. M.Pd menjelaskan Masalah KKN, Perizinan, IMB dan AMDAL yang dikeluarkan oleh Muhammad Jamil (Kepala DPM PTSP).

“Aliansi Keluarga Besar Pemuda Pancasila sangat khawatir dan sangat terganggu dengan adanya dugaan-dugaan praktek KKN didalam tubuh Pemerintah Kota Pekanbaru. Banyak oknum-oknum yang ingin merusak jalannya Pemerintahan Kota Pekanbaru dan mereka saat ini masih menikmati jabatan-jabatan manis yang basah," terangnya

Dijelaskannya lagi, Pelayanan-pelayanan publik di Kota Pekanbaru saat ini diduga rentan terjadinya praktek korupsi, penyuapan dan adanya oknum-oknum yang menjadi beking dalam proses pengurusan perizinan.

"Beberapa waktu lalu dalam sidang Komisi Informasi Publik terungkap bahwa PERIZINAN REKLAME/ BILLBOARD di Kota Pekanbaru ternyata bermasalah, sebelumnya terungkap hotel-hotel tidak memiliki IMB, AMDAL, dan perizinan lainnya, begitu juga dalam pelaksanaan beberapa proyek di Pemerintahan Kota Pekanbaru yang berpotensi melemahkan peran Pemerintah Kota dalam melayani masyarakat Kota Pekanbaru.

Dalam hal ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP), Muhammad Jamil harus di periksa.

"Kami meminta KAPOLDA RIAU dan KEJATI RIAU untuk melakukan pemeriksaan atau mengaudit Aliran Dana terhadap rekening atau ATM milik M. YASIR yang merupakan saudara dari M. JAMIL yang diduga menjadi perantara uang-uang panas proyek dan perizinan di Kota Pekanbaru. Kita meminta Bapak Walikota bertindak tegas kepada orang-orang seperti ini, harus di periksa, harus dipecat dan harus dilaporkan," tegasnya.

Yang ketiga, Sekretaris MPC Pemuda Pancasila Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru Mustakim, JM S.Pd. M.Pd menjelaskan perihal Masalah Hiburan Malam, ia mengatakan bahwa Hiburan Malam ini menjadi Persoalan yang sangat serius di Kota Pekanbaru ini.

"Masalah hiburan malam yang ada di Kota Pekanbaru saat ini, sepertinya tidak ada lagi bentuk dan semangat Dinas Pariwisata untuk menjadikan Kota Pekanbaru ini menjadi Kota Madani yang metropolitan, yang mengedepankan Nilai-nilai Agama sehingga nantinya Pekanbaru menjadi kota besar yang akhlak masyarakatnya terpuji. Dinas Pariwisata seakan adem ayem saja membiarkan itu semua menjadi tontonan masyarakat, padahal tempat-tempat ini jelas-jelas dan dengan terus terang mengangkangi perda Kota kita,"pungkasnya.

Selanjutnya ia menegaskan kepada  Walikota Pekanbaru melalui Dinas Perizinan harus lebih selektif dalam memberi izin hiburan malam, harus sesuai dengan Perda Pekanbaru No. 3 Tahun 2002

"Kalau ada tempat hiburan yang melanggar harus diberi sanksi, harus dicabut izinnya. Tidak ada ada kata ampun untuk pengelola hiburan yang nakal," sebutnya.

Selain itu, Sekretaris MPC Pemuda Pancasila Kota Pekanbaru Mustakim JM, S.Pd, M.Pd meminta Walikota bisa mengatur bawahannya.

"Kita meminta pak Walikota Pekanbaru harus bisa bersikap tegas dan sigap mengatasi ketiga persoalan ini, jangan hanya memandang sebelah mata, karena persoalan-persoalan tersebut sudah menjadi masalah yang serius, sehingga perlu langkah kongkrit agar terciptanya kota Pekanbaru yang madani. Jika ini dibiarkan, kami sebagai kader-kader Pemuda Pancasila, sebagai generasi penerus bangsa dan sebagai Spartan-spartan Pancasila, akan tampil terus. Kami akan bertindak tegas untuk memberantas para cukong perusak Kota Pekanbaru Provinsi Riau ini." tutup Mustakim, JM, S.Pd, M.Pd.***red/rfm

Comment