Oknum Kades dan Mantan Kades Kuala Tolam Dilaporkan Dugaan Penggelapan DBH Rp 1,1 Milyar ke Polisi

Penyalainews, Pelalawan - Ikatan Keluarga Masyarakat Kuala Tolam (IKM-KT)  Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan versi Abdullah Sani resmi melaporkan oknum kepala desa Kuala Tolam inisial RU dan mantan kepala desa periode sebelumnya inisial EJ serta oknum pengurus Koperasi Tolam Sejahtera kepihak berwajib.

Ketiga terlapor tersebut dilaporkan terkait dugaan melakukan penggelapan Dana Bagi Hasil (DBH) program tanaman kehidupan antara PT. SAU dengan koperasi Tolam Sejahtera sebesar Rp 1,1 Milyar lebih.

Kepala desa Kuala Tolam, RU kepada Penyalainews.com mengatakan dasar penghitungan bagi hasil (DBH) yang dilaporkan Abdullah Sani dan Ayub tidak benar.

"Kalau Sani menghitungnya berdasarkan 30% ia itu benar, tetapi itukan tidak ada kesepakatan yang mengharuskan dana bagi hasil harus segitu, tetapi 20 %, jelas RU kepada Penyalainews melalui sambungan telepon pada Rabu (08/07) siang.

RU juga menjelaskan bahwa dana Daur Tiga yang belum diserahkan ke masyarakat IKM-KT tersisa sebesar Rp 156.000.000,- dan akan disalurkan melalui BPD kepada pengurus baru IKM-KT terpilih.

"Kami akan serahkan dana Daur Tiga melalui BPD kepada pengurus baru IKM-KT setelah dokumen pengurus baru selesai," katanya.

Disinggung soal adanya dua kubu pengurus IKM-KT, Ru menganggap IKM-KT versi Darlis lah yang sah dan diakui.

"Meskipun Sani sudah menotariskan dengan nama yang sama IKM-KT, ya itukan boleh saja sebagai organisasi. Namun yang diakui IKM-KT versi ketua Darlis, tandasnya lagi.

Terkait besaran pembagian DBH sebesar 30% tidak memiliki dasar kesepakatan yang dikatakan Ru sebelumnya dibantah Abdullah Sani dengan memperlihatkan dokumen surat kesepakatan.

"Ini jelas dibunyikan hak kami warga desa Kuala Tolam yang berada di perantauan (IKM-KT, red) sebesar 30%, untuk masyarakat tempatan 60% dan untuk pembangunan 10%," kata Abdullah Sani kepada Penyalainews, pada Rabu (08/07/2020) siang.

Dalam surat dengan tulisan tangan yang perlihatkan Abdullah Sani kepada Penyalainews.com  tertuang jelas adanya rincian kesepakatan DBH tanaman akasia sesuai yang diklaimnya sebesar 30 persen.

Dalam surat tersebut terlihat adanya tanda tangan kepala desa EJ dan Ru. Namun menjadi perdebatan memahami masa berlakunya surat kesepakatan tersebut yang mana para pihak saling klaim.

Pihak Abdullah Sani meyakini surat kesepakatan tersebut tidak berlaku surut selama tidak adanya pembatalan oleh para pihak. Sedangkan Ru memahami surat tersebut berlaku hanya pada saat waktu surat tersebut dibuat.***red/rfm 

Rahmad Faisal

Comment