Pemerintah Berencana Naikkan Tarif PPN, Akankah Bebani Masyarakat?

Penyalainews - Pemerintah berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen yang sebelumnya hanya 10 persen. Namun, rencana tersebut dinilai akan berdampak buruk bagi perekonomian secara keseluruhan di Tanah Air.

Skema kenaikan PPN yang jadi pertimbangan adalah skema multitarif, yakni pengenaan pajak yang rendah untuk barang-barang yang banyak dibutuhkan masyarakat dan pengenaan tarif lebih tinggi untuk barang mewah yang baisa dibeli kelas menegah atas.

"Jangan malah menaikkan tarif pajak yang membebani masyarakat banyak, yang justru menjadi basis dukungan bagi pemerintah," ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Ali, mengutip Kompas.com, Senin (14/6).

Nasdem, kata Ali, menolak rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu jika nantinya diusulkan ke DPR. Menurutnya, Kemenkeu perlu melakukan kajian lebih jauh terkait sumber-sumber negara guna membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tanpa harus menaikkan tarif pajak.

Sejalan dengan itu, tutur Ali, Kemenkeu juga harus mencari jalan agar dapat memacu produksi nasional. Selain itu, negara perdagangan luar negari juga terus didorang agar menghasilkan surplus.

Ali mengingatkan, Kemenkeu agar berkoordinasi dengan kementerian lainnya untuk mendorong surplus perdagangan. "Jangan seolah-oleh soal pendapatan negara ini champion-nya Kemenkeu sendiri. Jadi yang dipikirkan hanya menaikkan tarif pajak," terang dia.

Sementara itu, sebut Ali, sesungguhnya penerimaan pajak masih dapat digenjot dengan cara selain menaikkan tarifnya.

"Harga komoditas di internasional juga sudah mulai membaik. Penerimaan dari sisi pabean juga menunjukkan tren positif. Jadi jelas pilihan menaikkan tarif itu pilihan potong kompas semata," terang anggota Komisi III DPR RI itu.

Menurut Ali, perbaikan regulasi yang menjadi penopang untuk menaikkan pendapatan dari pajak perlu dilakukan. Tapi regulasi yang dimaksud, kata Ali, bukanlah untuk menaikkan tarif pajak, namun untuk menaikkan kepatuhan wajib pajak, kemudahan pemungutan dan laporan pajak, serta kecepatan pembayaran oleh wajib pajak.

"Perbaikan regulasi itu untuk menaikkan kepatuhan dan kemudahan menunaikan pajak. Sangat tidak bijak menaikkan tarif pajak di saat masyarakat sedang berjuang keras untuk mempertahankan sumber dan nilai pendapatannya," imbuh dia.

Kenaikan tarif PPN yang direncanakan pemerintah tertuang dalam draf Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang bakal dibahas bersama DPR.

Kendati begitu, tarif PPN sebesar 12 persen itu dapat diubah menjadi paling rendah sebesar 5 persen hingga paling tinggi sebesar 15 persen. Hal ini sudah diatur dalam pasal tambahan, yakni Pasal 7A.

Dalam pasal itu disebutkan bahwa PPN dapat dikenakan tarif berbeda-beda tergantung jenis barang/jasa. Hal ini pun mengafirmasi adanya skema multitarif PPN yang dirancang pemerintah.

Tarif yang berbeda bisa saja dikenakan pada penyerahan barang/jasa kena pajak tertentu, impor barang kena pajak tertentu, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud tertentu, dan pemanfaatan jasa kena pajak tertentu dari luar/dalam daerah pabean.

 

 

Comment