Pengawasan Gas 3kg Di Pekanbaru Lemah, Kartu Kendali Tak Diaktifkan

Penyalainews, Pekanbaru - Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Roem Diani Dewi SE MM, mengatakan, wacana Pemerintah menghentikan subsidi gas elpiji 3 kg, didukung oleh Politisi Demokrat ini.

Dia memandang, Pemerintah tidak menghilangkan kompensasi subsidi gas 3 kg untuk warga miskin. Menurutnya, pemerintah ingin melakukan pendataan ulang dan melakukan format pemutihan skema subsidi gas 3kg agar sesuai dengan yang diinginkan.

"Ini dilakukan supaya bantuan penerima tepat sasaran. Di putihkan dahulu kemudian di data ulang siapa yang menerima kompensasi untuk subsidi LPG 3 kg," Kata Roem, kepada wartawan.

Agar pendataan warga miskin sesuai dengan yang diharapkan, hal ini tentu harus didukung dengan pendataan dan singkronisasi data BPS dan Dinas Sosial. Dari data itu, nantinya baru diketahui berapa jumlah warga miskin yang ada di daerah dan diaktifkan kartu kendali.

"Sekarang kondisi tak tepat sasaran karena kartu kendali untuk warga miskin tidak diaktifkan lagi. Pangkalan menjual gas dimana mana, pendistribusian sudah tidak sesuai dari rencana membantu warga miskin," terangnya.

Dia mendesak, kartu kendali bagi warga miskin diaktifkan kembali seperti sediakala. Jika kartu kendali ini diaktifkan, maka dapat dilakukan pengawasan pendiatribusian yang melekat dengan pada kartu kendali. 

Selain mengaktifkan kartu kendali, Disperindag juga diminta menertibkan pangkalan dan agen yang bermain. Dari hasil Hearing Komisi II DPRD Kota Pekanbaru bersama Pertamina, Kuota distribusi gas elpiji 3kg bagi warga miskin disalurkan 700 ribu tabung di Kota Pekanbaru. 

"Warga miskin itu sekitar 45 ribu KK. Jika per KK warga miskin menerima 3 tabung gas selama 1 bulan artinya ada sekitar 225 ribu tabung gas yang di distribusikan. Sementara Kuota 700 ribu. Suplai besar, harusnya tidak terjadi kelangkaan," jelasnya.

Bahkan katanya, diduga pangkalan dan agen bermain dengan menginfus tabung gas 3 kg ke 12 kg. Jika HET tabung gas 3 kg Rp18 ribu, ada 4 tabung gas seharga Rp 80 ribu yang diinfus melalui gas 12 kg. 

"Mereka (agen dan pangkalan,red) menjual tabung 12 kg itu 150 ribu ke warga. Mereka infus itu, banyak untung, makanya masuk malam hilang pagi. Kita tak bisa salahkan maayarakat karena ada permainan juga di tingkat agen dan pangkalan," ungkapnya.

Dia juga meminta pemerintah daerah dalam hal ini Disperindag, membuat satgas gas untuk mengawal gas subsidi tepat sasaran seperti halnya satgas pangan.

"Siapa yang ada ada di satgas gas itu, yaitu pihak kepolisian yang bekerjasama melalui Disperindag. Satgas ini akan melaporkan jika terjadi kecurangan atau penyalahgunaan mereka langsung ambil tindakan," bebernya.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah pusat berencana memberhentikan subsidi LPG tiga kilogram. Nantinya subsidi akan diberikan langsung ke warga yang berhak. Saat ini pemerintah pusat tengah mendata warga miskin dan skema subsidi yang akan diberikan.***red/rls/humas

Comment