Saran RR ke Jokowi, daripada Naikkan BPJS Kesehatan mending Batalkan Kartu Pra Kerja

Penyalainews, Jakarta - Soal kenaikkan iuran BPJS Kesehatan, kritik dan saran terus bergulir ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kali ini, Rizal Ramli, ekonom senior, yang juga mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Presiden RI IV, Abdurahman Wahid atau lebih dikenal Gus Dur ini, menawarkan solusi buat Presiden Jokowi terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dimana dalam Perpres itu, terdapat kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Dilansir Bukamata.co, hal itu disampaikan Rizal Ramli melalui akun twitternya @RamliRizal yang dicuitkannya pada 15 Mei 2020. Cuitannya tersebut ditautkan ke akun resmi twitter milik Presiden Jokowi @jokowi.

“Pak @jokowi sebetulnya punya pilihan mudah : Batalkan program prakerja Rp20 Trilliun, termasuk setoran abal-abal dan KKN provider online (Rp5,6 Trilliun), gunakan untuk menyelesaikan masalah BPJS sehingga tariff tidak perlu naik. Gitu aja ribet, yang penting ada hati utk rakyat!,” cuit Rizal Ramli.

Soal proyek Kartu Pra Kerja ini, sudah menjadi sorotan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo 2014 lalu.

Pada pemberitaan sebelumnya ia menyebutkan bahwa Partai Golongan Karya (Golkar) dibawah kepemimpinan Airlangga Hartarto menjadi kelompok "begal digital" dengan proyek pelatihan online Kartu Pra Kerja itu.

Sebelumnya juga diberitakan, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyatakan, pihak yang diuntungkan dari program pelatihan Kartu Prakerja adalah penyedia modul pendidikan, bukan masyarakat terdampak Covid-19.

Disebutkan Uchok dalam artikel yang dimuat oleh jppn.com, pada 2 Mei 2020 itu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto adalah biang masalah Kartu Prakerja karena memaksakan program berjalan tanpa mendengar kritik publik.

Uchok mengatakan, masalah dalam program pelatihan Kartu Prakerja semakin muncul ke permukaan seperti harga yang mahal serta kualitas dan pengawasan pelatihan yang tidak jelas.

Dikatakan Uchok, dalam artikel itu, ia menduga ada konflik kepentingan dalam program pelatihan Kartu Prakerja di antaranya nampak dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang ngotot menjalankan program pelatihan tersebut. Padahal, suara publik dan mayoritas fraksi di DPR yang menentang sudah terdengar jelas.

Untuk itu, ia meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa mengaudit pelaksanaan Kartu Prakerja yang berjalan tanpa melalui tender. Dari situ kata Uchok bisa diketahui siapa paling diuntungkan dalam program itu.

Menurut Uchok, sebaiknya pemerintah menghentikan pelaksanaan program pelatihan Kartu Prakerja senilai Rp 5,6 triliun tersebut. Karena saat ekonomi masyarakat terdampak pandemi Covid-19, yang dibutuhkan adalah bantuan langsung atau tunai, bukan pelatihan online dengan modul yang harganya mahal dan ukuran kualitasnya tidak jelas.***red/rfm 

Editor : Rezky FM 

 

Comment