Penyalainews, Jakarta - Kualitas udara Ibu Kota DKI Jakarta pada Minggu pagi pukul 08.00 WIB tercatat 189 kategori tidak sehat dengan parameter PM2.5 konsentrasi 128,5 ug/m3 berdasarkan US Air Quality Index (AQI) atau indeks kualitas udara.
Diberitakan Antara, ketika menggunakan acuan US AQI maka hasil analisa pencemaran udara untuk parameter PM2.5 dengan konsentrasi 0-10 ug/m3 termasuk kategori sedang, lalu 36 hingga 55 ug/m3 kategori tidak sehat untuk kalangan tertentu.
Kemudian, 56-65 ug/m3 adalah kategori tidak sehat, 66-100 ug/m3 kategori sangat tidak sehat dan 100 ug/m3 ke atas kategori berbahaya.
Selain itu, AirVisual juga mencatat kondisi kelembaban Ibu Kota pada akhir pekan yaitu 83 persen dan kecepatan angin 3,6 kilometer per jam.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin meminta pemerintah menggunakan standar baku mutu kualitas udara seperti yang diterapkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) untuk mengukur kualitas udara.
"Setidaknya setara dengan standar yang ditetapkan oleh WHO," ucap dia.
Pemerintah kata dia, memaksakan menggunakan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang sudah out of date atau tertinggal dari perkembangan zaman yang merupakan produk SK Menteri Lingkungan Hidup pada 1972.
Buruknya kualitas udara di Ibu Kota disebabkan oleh beberapa hal seperti jumlah kendaraan, industri, debu jalanan, rumah tangga, pembakaran sampah, pembangunan konstruksi bangunan, dan Pelabuhan Tanjung Priok.
"Data yang kami miliki pada 2018 tercatat sembilan juta kendaraan roda empat dan 21 juta kendaraan roda dua di wilayah Jabodetabek," tuturnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyebut selalu satu sebab kualitas udara buruk di Jakarta sedang buruk akibat kontribusi dari musim kemarau.
Pemprov DKI Jakarta sedang berputar otak mengatasi kondisi tersebut. Salah satunya dengan membuat hujan buatan agar partikel polusi di atmosfer berkurang.
Namun demikian, rencana itu masih butuh pembahasan lebih jauh dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Sebab Pemprov DKI Jakarta belum pernah menerapkan teknologi hujan buatan sebelumnya.
"Tapi pemda DKI tidak punya keahlian dan resource tentang itu," kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Andono Wahir, di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (3/7).
Sebenarnya, kata Andono, pihaknya sudah menggelar rapat dengan BPPT dan BMKG. Salah satu pembahasan juga menyangkut kondisi kualitas udara Jakarta yang bertepatan dengan musim kemarau.
"Ternyata sekarang lagi el nino, memasuki periode el nino prediksinya sampai tiga bulan ke depan akan panas terus enggak ada hujan," ucapnya.
Penjelasan BMKG, katanya, saat panas seperti saat ini partikel-partikel yang dihasilkan aktivitas di kot, mulai dari kendaraan ataupun industri akan menutup dan membentuk lapisan di atmosfer. Sehingga dengan adanya musim kemarau itu menimbulkan efek inversi di atmosfer.
"Kalau ada hujan lapisan ini terbuka kan kaya dicuci lah kotoran. Kaya kita misalkan baju kalau kena air kan kotorannya bisa hilang. Kalau kotoran di udara kena hujan itunya juga hilang menjadi lebih bersih," papar dia.
Karena hal itu, dia mengimbau agar masyarakat mengurangi asap kendaraan bermotor dengan beralih menggunakan transportasi publik. Sebab, kondisi yang dialami di Ibu Kota tengah dirasakan oleh masyarakat seluruh dunia.
"Kalau angkutan umum selalu ada misalkan busway koridor, yaudah di situ aja enggak usah bawa mobil sendiri karena emisinya sudah ditanggung di buswaynya. Sudah ada MRT, ayo warga DKI kitw kurangi asapnya," jelas Andono.***red/frd
Sumber : Merdeka.com
Comment