JAKARTA – Tokoh Muda Riau Jakarta, Fathur, S.H., mengecam keras dugaan tindakan represif oknum Polres Pelalawan dalam peristiwa penindakan terhadap Suhendrik Ginting di Kabupaten Pelalawan, Riau, Sabtu (14/11/2026), yang berujung pada meninggalnya sang istri, Ripka Fani Br S Milala.
Ia mendesak Kapolda Riau turun tangan langsung untuk mengusut tuntas dugaan kekerasan, termasuk kemungkinan pengabaian penanganan medis terhadap pihak yang terdampak.
Peristiwa di Jalan Langgam I KM 14, Desa Lubuk Ogong, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, tersebut memunculkan keprihatinan sekaligus pertanyaan serius mengenai profesionalitas aparat dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
Fathur menegaskan, dirinya tidak menentang upaya kepolisian memberantas peredaran narkotika. Namun, pemberantasan narkoba tidak boleh menjadi pembenaran untuk mengabaikan hak asasi manusia, keselamatan warga sipil, dan prosedur hukum.
“Jika benar terdapat tindakan represif, kekerasan, ataupun pengabaian terhadap kondisi darurat medis dalam peristiwa tersebut, maka hal ini merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sepele. Penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan aturan, bukan dengan tindakan sewenang-wenang,” tegas Fathur.
Menurutnya, meninggalnya Ripka Fani di tengah proses penindakan terhadap suaminya harus menjadi perhatian serius dan diusut secara menyeluruh. Seluruh fakta harus dibuka agar tidak muncul kesan adanya upaya menutupi peristiwa maupun melindungi pihak tertentu.
Ia juga meminta dugaan kekerasan terhadap Suhendrik sebagaimana menjadi perhatian keluarga diperiksa secara objektif dan profesional. Keterangan saksi, rekaman kamera pengawas apabila tersedia, hasil pemeriksaan medis, serta bukti pendukung lainnya harus dikumpulkan dan diuji secara transparan.
Fathur secara khusus meminta Kapolda Riau mengambil langkah tegas untuk memastikan pemeriksaan terhadap seluruh personel yang terlibat berlangsung independen, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, pemeriksaan internal melalui Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) merupakan langkah penting. Namun, pengawasan eksternal juga perlu dilibatkan agar keluarga korban dan masyarakat mendapatkan jaminan bahwa proses pemeriksaan berjalan objektif.
“Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri semakin tergerus akibat dugaan tindakan oknum yang tidak profesional. Institusi kepolisian harus berani mengevaluasi dan menindak anggotanya sendiri apabila terbukti melakukan pelanggaran,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, Fathur menyampaikan empat tuntutan yang harus menjadi perhatian Kapolda Riau dan lembaga pengawas terkait.
Pertama, mendesak Kapolda Riau melakukan pengawasan langsung terhadap penanganan kasus Suhendrik Ginting dan meninggalnya Ripka Fani.
Kedua, meminta pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh personel yang terlibat, termasuk mendalami dugaan kekerasan dan pengabaian penanganan medis.
Ketiga, meminta keterlibatan lembaga pengawas eksternal agar proses pemeriksaan berlangsung transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Keempat, memastikan setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran etik maupun tindak pidana diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Fathur menilai, penegakan hukum tidak boleh berjalan secara diskriminatif. Hukum harus berlaku sama bagi seluruh masyarakat, termasuk aparat yang memiliki kewenangan dalam menjalankan tugas negara.
Menurutnya, kewenangan kepolisian merupakan amanah yang harus dijalankan dengan menjunjung tinggi hukum, profesionalitas, serta penghormatan terhadap martabat manusia.
“Kami ingin Riau menjadi daerah yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Jangan sampai masyarakat merasa takut terhadap aparat yang seharusnya memberikan perlindungan dan pengayoman. Jika ada anggota yang melakukan pelanggaran, jangan lindungi oknumnya. Tegakkan hukum secara adil dan terbuka,” tutup Fathur.
Ia berharap Kapolda Riau, Divisi Propam Polri, Komnas HAM, serta lembaga pengawas terkait memberikan perhatian serius terhadap peristiwa tersebut.
Bagi Fathur, pengungkapan kasus ini bukan sekadar persoalan pemeriksaan terhadap personel kepolisian, melainkan juga menyangkut transparansi penegakan hukum dan hak keluarga almarhumah Ripka Fani untuk mendapatkan keadilan.
Hingga fakta sebenarnya terungkap, seluruh dugaan dalam peristiwa tersebut harus diperiksa secara objektif. Tidak boleh ada pihak yang dinyatakan bersalah sebelum proses pembuktian dilakukan, tetapi juga tidak boleh ada dugaan pelanggaran yang diabaikan tanpa pemeriksaan tuntas.***red/rfm

Comment