Penyalainews, Tanjungpinang - Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kepri, Husnul meminta Kapolda Kepri Irjen Pol Drs. Tabana Bangun,M.Si untuk mengevaluasi kinerja Kapolres Tanjungpinang. Ia menilai Kapolres Tanjungpinang kurang ramah dan tidak komunikatif terhadap stake holder masyarakat baik para tokoh masyarakat Tanjungpinang, aktivis mahasiswa, milenial dan organisasi kepemudaan (OKP).
"Iklim yang dibangun Kapolres Tanjungpinang kurang bersahabat padahal sebentar lagi sudah mau memasuki pemilu dan pilkada yang artinya suhu politik memanas dan rentan konflik," kata Husnul, Selasa (04/07/2023).
Menurutnya, Kapolres Tanjungpinang tidak mempunyai good leadership sehingga tidak mampu meredakan suhu politik yang berpotensi konflik horizontal di ibukota Kepulauan Riau tersebut.
"Kita minta Kapolda evaluasi dan ganti Kapolres Tanjungpinang," tegas Husnul.
Lebih lanjut, kata Husnul, DPD GMNI Kepri melihat jika Kapolres alergi kritik ketika kebijakannya dikritisi dan beberapa laporan masyarakat tidak ditindaklanjuti, contohnya laporan masyarakat terkait Pak Abdul Malik yang melaporkan oknum anggota DPRD Tanjungpinang perihal penyerobotan tanah yang dialami Pak Abdul Malik yang sudah sampai 1 tahun tidak ada perkembangan
Ketua Rumah Milenial Indonesia (RMI) Kepri, Rimbun Purba mengatakan hal senada dengan DPD GMNI Kepri. Ia menegaskan selain kinerjanya buruk, Kombes Ompusunggu minim prestasi selama menjabat Kapolres Tanjungpinang hampir 2 tahun.
"Contoh kasus ilegal mafia besar jual beli BBM bersubsidi secara ilegal yang marak beraktivitas terlihat dimasyarakat, masih tetap berjalan ada beberapa oknum seperti Ap diplantar 2, Yt disenggarang yang koordinatornya anggota polres juga dan Indra punya gudang minyak besar tidak pernah ditangkap," kata Rimbun.
Lebih lanjut, kata Rimbun, selama ini yang ditangkap jajaran polres merupakan masyarakat kecil yang minyak solarnya untuk nelayan kecil. Beredar isu di masyarakat, Kapolres terkesan melakukan tukar kepala mafia besar dengan masyarakat kecil.
"Faktanya mafia besarnya tidak pernah ditangkap, terkesan sangat memalukan," lanjut Rimbun.
Menurut Rimbun, maraknya pelabuhan tikus di wilayah Tanjungpinang menyebabkan rokok ilegal dan miras ilegal banyak beredar di Tanjungpinang yang menyebkan kerugian negara dan tidak pernah ditindak tegas.
Lebih lanjut, selain itu kasus hiburan malam blue fire atau api biru ditepi laut yang tidak memiliki izin minuman beralkohol (mikol) yang tidak pernah ditindak, terkesan polres main mata dengan pemilik api biru(blue fire) sehingga aktivitas ilegal mikol dan miras tetap berjalan mulus.
Organisasi kemahasiswaan, milenial, LSM sudah banyak bersurat untuk audiensi dan bersurat tentang kasus yang berkembang ditengah masyarakat di Tanjungpinang tidak pernah dapat balasan secara resmi.
"Copot saja Kapolres Tanjungpinang dan beberapa jajaranya yang tidak becus menyelesaikan persoalan hukum di ibukota Kepri ini, jangan sampai masyarakat mengganggap program presisi Kapolri Jendral Pol. Listyo Sigit Prabowo hanya isapan jempol ditataran daerah tutupnya. (Darmawan Raden Alam)
Comment