Penyalainews.com, Jakarta - Disela-sela kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya MIneral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) 68.76103 di BAlikpapan, Kalimantan Timur, sabtu (14/1/2024) menyebutkan organisasi masyarakat (ormas) Muhammadiyah akan mendapat jatah untuk mengelola eks lahan tambang PT Adaro Energy Tbk.
Ia menuturkan kebijakan pengelolaan lahan tambang oleh ormas keagamaan terus bersporses, salah satunya Muhammadiyah.
Lahan eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Adaro pun kemungkinan besar akan diberikan kepada Muhammdiyaah.
"Sedang berproses tambang izin pengelolaaan tambang Muhammadiyah), eks PKP2B kemungkinan besar, kalau saya nggak lupa. Itu punya Adaro, kemungkinan besar," ujar Bahlil.
Di sisi lain, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjadi ormas keagamaan yang sudah lebih dulu rampung proses pengajuan izin pengelolaan lahan tambang. PBNU mendapatkan lahan tambang eks PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC).
"NU sudah selesai, IUP (izin usaha pertambangan) sudah keluar kalau enggak salah, jadi tinggal NU yang jalan saja (kelola tambang)," kata Bahlil.
Adapun pemberian izin kelola tambang ke ormas keagamaan diatur dalam diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Pemerintah sendiri menyiapkan 6 lahan tambang eks PKP2B yang bakal diberikan ke ormas keagamaan. ***red
Sumber : Kompas
Comment