Penyalainews, Pekanbaru - Pemuda aktif di dunia Pergerakan di Kabupaten Bengkalis, Didik Arianto, mengingatkan agar kegiatan seismik keberadaan minyak dan gas (migas) di Kecamatan Bengkalis dan Bantan yang direncanakan PT EMP Malacca Straits harus diperhitungkan dengan matang agar tidak membahayakan kedepannya.
"Jangan hanya mengejar keuntungan semata haruslah dipahami bahwa pengkajiaan efek lingkungan keberadaan Pulau Bengkalis harus diperhitungkan dengan matang agar tidak membahayakan Pulau Bengkalis kedepanya," tegas Didik, Jumat (12/2).
Rencana kegiatan seismik itu akan mensurvei tiga titik, yakni Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis dan dua desa di Kecamatan Bantan, Bantan Air dan Selatbaru.
Jika wilayah eksplorasi migas tersebut mulai berproduksi maka akan memungkinkan penambahan Produksi Migas di wilayah Kabupaten Bengkalis dan Riau umum nya.
Namun, kata Didik, keberadaan investasi dan kehadiran perusahaan juga harus memberi manfaat bagi masyarakat tempatan.
"Perlu di garisbawahi soal keberadaan investasi hendak nya tidak hanya dinikmati oleh oknum sekelompok kecil tapi hadirnya perusahan Membawa manfaat bagi masyarakat tempatan," tegas Didik.
Didik berujar, bahwa konflik pertambangan di dunia dari tahun ke tahun terus meningkat, termasuk di Indonesia. Konflik pertambangan dari 2002 sampai tahun 2013 terus meningkat.
Peningkatan konflik, kata dia, juga dapat diketahui dari tingginya peningkatan kegiatan eksplorasi. Sejak tahun 2002 konflik juga meningkat seiring tingginya investasi.
"Dari sini kelihatannya ada korelasi atau keterkaitan antara peningkatan kegiatan eksplorasi dengan konflik yang terjadi. Kendatipun demikian, konflik terjadi bukan karena adanya kegiatan eksplorasi melainkan kegiatan yang terkait eksplorasi yang menimbulkan konflik," ungkapnya.
Meski konflik tidak terjadi begitu saja tapi ada penyebabnya, menurutnya ada faktor struktural dan faktor kontekstual serta faktor yang mendorong konflik tersebut.
Faktor struktural terdiri atas kebijakan pemerintah yang liberal. Menurutnya, kebijakan yang liberal akan menyebabkan konflik antar korporasi dan masyarakat.
"Dari situ terlihat pemicu banyaknya konflik pertambangan. Hal itu disebabkan karena kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh korporasi terlampu bebas sementara peran pemerintah tidak hadir," kata Didik.
Di sisi lain, menurut Didik, konflik terjadi karena pemerintah lebih banyak fokus pada pendapatan finansial sehingga kepentingan masyarakat terabaikan.
"Terpenting lagi, bahwa agar dan seharusnya melibatkan perguruan tinggi (PT) yang ada di daerah ini. Cukup sudah Tuan Rumah hanya jadi penonton dinegeri sendiri," tutup Didik.***rfm/rls
Comment