Penyalainews, PEKANBARU – Ketua Aktivis Muda Riau, Ahmad Yanis, menyatakan dukungan terhadap keputusan pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Provinsi Riau seluas 338.536 hektare.
Ia menegaskan, Aktivis Muda Riau akan mengawal proses hukum serta mendorong agar kawasan hutan yang izinnya dicabut dikembalikan kepada negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
Pencabutan izin tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Kebijakan itu merupakan sanksi administratif pemerintah terhadap perizinan usaha pemanfaatan hutan atas nama PT RAPP.
Ahmad Yanis menilai keputusan pemerintah tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan kawasan hutan di Riau.
Menurutnya, pencabutan izin tidak boleh berhenti sebatas keputusan administratif, tetapi harus diikuti dengan langkah nyata dalam memastikan kawasan hutan kembali berada dalam penguasaan negara.
"Kami menegaskan bahwa Aktivis Muda Riau akan melakukan pengawalan terhadap proses hukum dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Pengawasan diperlukan agar tidak terjadi penyimpangan dalam proses penertiban maupun pengelolaan kawasan setelah pencabutan izin,"tegasnya, Sabtu (20/11/2026).
Pencabutan PBPH PT RAPP oleh Satgas PKH menyangkut kawasan hutan dengan luas mencapai 338.536 hektare. Angka tersebut bukan luasan kecil, sehingga pemerintah dituntut memastikan seluruh proses penataan kembali kawasan berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi Ahmad Yanis, pengembalian kawasan kepada negara harus menjadi langkah awal untuk memastikan sumber daya hutan tidak hanya dipandang sebagai kepentingan bisnis, tetapi juga sebagai aset negara yang memiliki fungsi ekologis dan sosial bagi masyarakat.
Ia mendorong agar kawasan yang telah kembali dalam penguasaan negara nantinya memiliki peruntukan yang jelas, dengan mempertimbangkan kepentingan rakyat, kelestarian lingkungan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Pencabutan izin perusahaan kehutanan merupakan keputusan penting, tetapi efektivitasnya akan ditentukan oleh tindak lanjut pemerintah di lapangan. Pengawasan terhadap kawasan, kepastian status lahan, serta pelaksanaan kewajiban hukum harus menjadi perhatian utama,"jelasnya.
Publik juga berhak mengetahui bagaimana kawasan seluas 338.536 hektare tersebut akan ditata dan dikelola setelah pencabutan izin. Transparansi menjadi penting agar kebijakan penertiban kawasan hutan benar-benar memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat.
Sikap Aktivis Muda Riau yang disampaikan Ahmad Yanis menegaskan bahwa proses ini tidak boleh berhenti pada pencabutan dokumen perizinan.
Pengawalan publik diperlukan untuk memastikan keputusan pemerintah berjalan sesuai aturan, tidak menyisakan persoalan baru, serta membawa manfaat nyata bagi rakyat Riau.
"Kini, tantangan pemerintah bukan hanya mencabut izin PT RAPP, melainkan memastikan kawasan hutan yang kembali dikuasai negara benar-benar terlindungi dan dikelola sesuai kepentingan publik,"tutupnya.***red/rfm
Rezky FM

Comment