MANFAAT PERAN KEMITRAAN UMKM BUMN UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI

Penyalainews, Pekanbaru - Anggota Komisi VI DPR RI Dr. H. Jon Erizal, SE. MBA, meyakinin Peran Kemitraan UMKM BUMN mampu mendorong pertumbuhaan ekonomi, hal ini di ikuti dengan sinergitas antara pelaku UMKM dengan BUMN dalam menopang ekonomi nasional pasca pandemi covid 19.

Hal itu diungkapkan Jon Erizal saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Peran Kemitraan UMKM BUMN untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi’ di Bono Hotel Pekanbaru, 22 November 2022, kegiatan ini dihadiri peserta sebanyak 100 orang yang mayoritas adalah pelaku UMKM sekaligus juga sebagai kader posiandu di Kota Pekanbaru.

BUMN atau badan usaha milik negara yaitu badan usaha yang sebagian atau keseluruhan kepemilikan dikuasai oleh negara. Negara dalam hal ini khususnya negara kesatuan Republik Indonesia. Badan usaha milik negara juga ada yang dalam bentuk usaha nirlaba.

Salah satu BUMN yang berkontribusi dalam membangun kemitraan dengan UMKM di indonesia adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk yang merupakan BUMN Konstruksi dengan kredibilitas yang kuat di Indonesia. ujar, Jon.

PT Adhi Karya (Persero) memiliki karya konstruksi monumental yang hingga kini masih dipergunakan antara lain: Stadion tama Gelora Bung Karno, Masjid Istiqlal, Monumen Nasional (Monas), Jembatan Barito, Jembatan Suramadu dan tidak tertutup kemungkinan akan ada bangunan monumental yang akan di bangun di provinsi riau, Ungkapnya.

Perusahaan Negara ini memiliki tagline beyond construction yang menunjukan bukan hanya bergerak di bidang konstruksi. Saat ini ADHI memiliki empat lini bisnis utama yaitu Engineering & Konstruksi, Properti & Hospitaliti, Manufaktur, Investasi & Konsesi yang juga sudah banyak berkontribusi bagi provinsi riau.

Ketua Fraksi PAN MPR RI ini menambahkan, Rights Issue ADHI dilaksanakan dengan dasar telah mendapatkan persetujuan dari DPR Komisi VI, Perarturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam saham ADHI sebagai dasar hukum diberikannya PMN, dan Persetujuan efektif OJK pada 14 Oktober 2022.

Setelah dilakukan Perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yang pada periode 28 Oktober 2022 hingga 8 November 2022, ADHI berhasil menyerap dana sebesar Rp2,6 triliun dengan komposisi Penyertaan Modal Negara sebesar Rp1,96 triliun dan dana publik sebesar Rp689 miliar. Total dana tersebut sepenuhnya dapat dipergunakan untuk setoran modal ke badan usaha untuk pembangunan beberapa Proyek Strategis Nasional.

Setelah pelaksanaan Right Issue, komposisi kepemilikan saham di ADHI menjadi berikut: 64% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan 36% dimiliki oleh Publik, kata JE.

Jon Menambahkan, Berbagai manfaat yang diperoleh ADHI dari hasil pendanaan Rights Issue adalah tentu untuk mendorong penyelesaian Proyek Strategis Nasional yang sedang dikerjakan oleh ADHI, ada pembangunan Jalan Tol dan SPAM untuk Air Bersih. Selain itu penguatan modal agar dapat berkompetisi dalam meningkatkan kinerja perusahaan yang berkelanjutan.

Selain pengembangan Bisnis, dengan adanya Rights Issue ini tentu diharapkan Perseroan juga memberikan manfaat bagi Pemerintah, Negara dan Masyarakat, salah satu nya, melalui Peningkatan PDB/PDRB, Penambahan Lapangan Kerja, Peningkatan Pajak dan Dividen Dorong Pengembangan Proyek Strategi Nasional yang juga akan mendorong membantu UMKM dalam mengembangkan usahanya sehingga bisa menjadi penopang ekonomi nasional, jelas JE.

Seperti yang kita ketahui pada tahun 1998 terjadi krisis moneter di indonesia dimana semua sektor terdampak sementara ada UMKM yang masih kokoh berdiri dan bisa menjadi pertahanan ekonomi nasional sehingga kita bisa bangkit kembali sampai saat ini.***red/rls

 

 

Comment