Penyalainews, Jakarta - Tahun ini, Hari Pers Nasional jatuh pada Selasa (9/2/2021) besok. Hari Pers Nasional 9 Februari 2021 mengangkat tema Bangkit dari Pandemi, Jakarta Gerbang Pemulihan Ekonomi, Pers sebagai Akselerator Perubahan.
Hari Pers Nasional ditetapkan pada Masa Orde Baru oleh Soeharto melalui Keputusan Presiden Nomot 5 Tahun 1985.
Dalam keputusan yang ditandatangai Soeharto tanggal 23 Januari 1985, disebutan bahwa tanggal 9 Februari ditetapkan sebagai Hari pers Nasional yang bukan merupakan hari libur.
Wartawan Indonesia tercatat sebagai patriot bangsa bersama para perintis pergerakan di berbagai pelosok tanah air yang berjuang untuk menghapus penjajahan.
Di masa pergerakan wartawan bahkan menyandang dua peran sekaligus, sebagai aktivis pers yang melaksanakan tugas-tugas pemberitaan dan penerangan guna membangkitkan kesadaran nasional dan sebagai aktivis politik yang melibatkan diri secara langsung dalam kegiatan membangun perlawanan rakyat terhadap penjajahan.
Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, wartawan Indonesia masih melakukan peran ganda sebagai aktivis pers dan aktivis politik.
Pada tanggal 9 Februari 1946, perjuangan wartawan dan pers Indonesia memperoleh wadah dan wahana yang berlingkup nasional dengan terbentuknya organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
Pada tanggal 8 Juni 1946 tokoh-tokoh surat kabar, tokoh-tokoh pers nasional berkumpul di Yogyakarta untuk mengikrarkan berdirinya Serikat Penerbit Suratkabar (SPS).
Sebenarnya SPS telah lahir jauh sebelum tanggal 6 Juni 1946, yaitu tepatnya empat bulan sebelumnya bersamaan dengan lahirnya PWI di Surakarta pada tanggal 9 Februari 1946.
Di balai pertemuan "Sono Suko" di Surakarta pada tanggal 9-10 Februari, wartawan dari seluruh Indonesia berkumpul dan bertemu.
Pertemuan besar yang pertama itu memutuskan:
a. Disetujui membentuk organisasi wartawan Indonesia dengan nama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), diketuai Mr. Sumanang Surjowinoto dengan sekretaris Sudarjo Tjokrosisworo.
b. Disetujui membentuk sebuah komisi beranggotakan:
1. Sjamsuddin Sutan Makmur (harian Rakjat, Jakarta),
2. B.M. Diah (Merdeka, Jakarta),
3. Abdul Rachmat Nasution (kantor berita Antara, Jakarta),
4. Ronggodanukusumo (Suara Rakjat, Modjokerto),
5. Mohammad Kurdie (Suara Merdeka, Tasikmalaya),
6. Bambang Suprapto (Penghela Rakjat, Magelang),
7. Sudjono (Berdjuang, Malang),
8. Suprijo Djojosupadmo (Kedaulatan Rakjat,Yogyakarta).
Kedelapan orang tersebut dibantu oleh Mr. Sumanang dan Sudarjo Tjokrosisworo.
Tugas mereka adalah merumuskan hal-ihwal persuratkabaran nasional waktu itu dan usaha mengkoordinasinya ke dalam satu barisan pers nasional di mana ratusan jumlah penerbitan harian dan majalah semuanya terbit dengan hanya satu tujuan.
Tujuannya yaitu "Menghancurkan sisa-sisa kekuasaan Belanda, mengobarkan nyala revolusi, dengan mengobori semangat perlawanan seluruh rakyat terhadap bahaya penjajahan, menempa persatuan nasional, untuk keabadian kemerdekaan bangsa dan penegakan kedaulatan rakyat."
Komisi 10 orang tersebut dinamakan juga "Panitia Usaha" yang dibentuk oleh Kongres PWI di Surakarta tanggal 9-10 Februari 1946.
26 tahun kemudian menyusul lahir Serikat Grafika Pers (SGP), antara lain karena pengalaman pers nasional menghadapi kesulitan di bidang percetakan pada pertengahan tahun 1960-an.
Kesulitan tersebut meningkat sekitar tahun 1965 sampai 1968 berhubung makin merosotnya peralatan cetak di dalam negeri, sementara di luar Indonesia sudah digunakan teknologi grafika mutakhir, yaitu sistem cetak offset menggantikan sistem cetak letter-press atau proses ‘timah panas’.
Pada Januari 1968 sebuah nota permohonan, yang mendapat dukungan SPS dan PWI, dilayangkan kepada Presiden Soeharto waktu itu, agar pemerintah turut membantu memperbaiki keadaan pers nasional, terutama dalam mengatasi pengadaan peralatan cetak dan bahan baku pers.
Undang-undang penanaman modal dalam negeri yang menyediakan fasilitas keringanan pajak dan bea masuk serta dimasukkannya grafika pers dalam skala prioritas telah memacu berdirinya usaha-usaha percetakan baru.
Berlangsung Seminar Grafika Pers Nasional ke-1 pada bulan Maret 1974 di Jakarta.
Keinginan untuk membentuk wadah grafika pers SGP terwujud pada 13 April 1974.
Pengurus pertamanya terdiri ketua H.G. Rorimpandey, bendahara M.S.L. Tobing, dan anggota-anggota Soekarno Hadi Wibowo dan P.K. Ojong.
Kelahiran SGP dikukuhkan dalam kongres pertamanya di Jakarta, 4-6 Juli 1974.
Berdasarkan UU pers tahun 1982, organisasi periklanan dinyatakan sebagai komponen keluarga pers nasional.
Ditetapkan juga bahwa bidang usaha (aspek komersial) periklanan berada di bawah pembinaan Departemen Perdagangan & Koperasi sedangkan bidang operasionalnya (aspek idiilnya) ditempatkan dalam pembinaan Departemen Penerangan.
Mengingat sejarah pers nasional sebagai pers perjuangan dan pers pembangunan, Presiden Soeharto tanggal 23 Januari 1985 menetapkan tanggal 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional.***red/rfm
Sumber : Tribunnews.com
Comment